Oleh: Laurens Minipko (Pengamat Sosial di Mimika Papua)
Timika, 02-07-2026. Ada satu adegan dalam sejarah Filsafat Barat yang selalu saya bawa pulang setiap kali melintasi jalan-jalan Timika yang berdebu oleh berbagai kendaraan, semisal truck-truck pasir, kendaraan roda dua, juga bis-bis perusahaan, yakni seorang raja muda, penakluk paling ambisius yang pernah dilahirkan Makedonia, berdiri di hadapan seorang lelaki tua yang tinggal di dalam tong. Alexander Agung, yang baru saja menundukkan Yunani dan bersiap menelan Persia, menawarkan apa saja yang diinginkan Diogenes dari Sinope (336 SM). Jawabannya sederhana, nyaris seperti sindiran anak kecil: “Minggirlah sedikit dari sinar matahariku.”
Saya membayangkan wajah Alexander saat itu—mungkin geli, mungkin tersinggung, mungkin juga, entah kenapa, iri. Sebab menurut catatan Plutarkhos, sang raja kemudian berkata kepada para pengikutnya, “Jika aku bukan Alexander, aku berharap menjadi Diogenes.” Kalimat itu ganjil sekali diucapkan oleh seorang penguasa yang menguasai separuh dunia yang diketahuinya. Tapi barangkali di situlah letak kejujurannya: kekuasaan tanpa batas ternyata tidak otomatis membeli kebebasan batin. Ada sesuatu pada diri Diogenes yang tidak bisa direbut paksa—kemandirian yang orang Yunani sebut autarkia, kedaulatan diri yang tidak bergantung pada restu siapa pun, termasuk raja.
Keberanian Berbicara di Depan Kekuasaan
Yang membuat Diogenes berbeda dari sekadar pertapa eksentrik adalah keberaniannya berbicara terus terang kepada siapa pun—termasuk kepada penguasa paling berkuasa di zamannya. Orang Yunani menyebutnya parrhesia: keberanian mengatakan kebenaran meski kepada telinga yang bisa menghukummu karenanya. Diogenes tidak menolak Alexander dengan kemarahan atau perlawanan fisik. Ia menolaknya dengan cara yang jauh lebih mengganggu: dengan menunjukkan bahwa tawaran sang raja—harta, jabatan, perlindungan—sama sekali tidak dibutuhkan.
Saya kira di situlah kekuatan sesungguhnya dari kisah ini. Bukan soal tong kayu atau gaya hidup asketis, melainkan soal siapa yang berhak menentukan apa yang berharga dalam hidup seseorang. Alexander datang dengan asumsi bahwa segala sesuatu bisa dinegosiasikan lewat kekuasaan dan kekayaan. Diogenes menjawab bahwa ada hal-hal yang justru rusak begitu masuk ke dalam logika tawar-menawar itu.
Ketika “Alexander” Punya Wajah Korporasi
Di Mimika, saya tidak perlu mencari terlalu jauh untuk menemukan versi modern dari kedua tokoh ini. Di bawah kaki Grasberg, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia beroperasi, mengangkut kekayaan mineral yang nilainya sulit dibayangkan oleh kebanyakan warga di sekitarnya. Negara dan korporasi hadir dengan segala kelengkapan kekuasaan Alexander: modal raksasa, teknologi canggih, dan kekuatan politik, serta militer yang mampu menata ulang lanskap—termasuk lanskap sosial masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang telah lama hidup di atas tanah itu.
Dan seperti Alexander yang tanpa sadar menghalangi cahaya matahari Diogenes hanya dengan berdiri di tempat yang salah, kehadiran industri ekstraktif ini pun kerap menghalangi hal-hal yang sebenarnya sederhana: tanah adat yang utuh, sungai yang bisa diminum, mata pencarian yang tidak perlu dinegosiasikan ulang setiap generasi. Persoalannya bukan semata-mata soal kompensasi yang kurang besar. Persoalannya lebih mendasar dari itu—tentang siapa yang punya wewenang mendefinisikan apa yang “berharga” bagi masyarakat yang hidupnya sudah dibentuk oleh tanah itu jauh sebelum peta konsesi pertama digambar.
Mama-Mama Pedagang sebagai Diogenes Masa Kini
Saya sering memikirkan mama-mama pedagang asli Papua yang berjualan di emperan jalan, di pasar-pasar kecil yang setiap saat bisa digusur atas nama penataan kota atau proyek strategis nasional. Mereka tidak tinggal dalam tong, tapi cara mereka bertahan dalam menghadapi kekuatan sosial, politik dan ekonomi kapitalis—punya semangat yang sama dengan Diogenes yang menolak beranjak dari tempat berjemurnya.
Mereka adalah para pemilik parrhesia versi Mimika: berbicara kebenaran kepada kekuasaan bukan lewat traktat filsafat, atau Rapat Dengar Pendapat melainkan lewat keteguhan tubuh yang menolak pindah, lewat testimoni yang disampaikan di ruang-ruang dengar pendapat, lewat tulisan-tulisan advokasi yang mencoba menerjemahkan kegelisahan mereka ke bahasa yang bisa didengar oleh negara. Risikonya nyata—kriminalisasi, stigma, kelelahan yang tidak berkesudahan—tapi mereka tetap berbicara.
Dari Diogenes ke Marhaen
Ada jarak dua ribu tiga ratus tahun dan dua benua antara tong Diogenes di Sinope dengan sepetak sawah yang konon pernah ditemui Soekarno di selatan Bandung. Tapi logikanya mengejutkan serupa. Petani bernama Marhaen itu, dalam catatan Soekarno, bukan buruh yang kehilangan alat produksinya—ia punya tanah sendiri, cangkul sendiri, hasil kerja sendiri. Namun kepemilikan kecil itu tidak membebaskannya dari kemiskinan struktural, sebab sistem di sekitarnya tetap dirancang untuk membuat kepemilikan kecil selalu kalah oleh modal besar. Dari situ lahir Marhaenisme: bukan romantisasi kemiskinan, melainkan pengakuan bahwa penindasan bisa terjadi bahkan kepada orang yang “memiliki,” selama struktur di atasnya tidak berpihak padanya.
Mama-mama pedagang di Mimika adalah Marhaen versi pesisir Kamoro dan dataran tinggi Amungme. Mereka bukan tak punya apa-apa. Mereka punya lapak, punya keterampilan berdagang yang diwariskan, punya pengetahuan pasar yang tidak tercatat di dokumen mana pun. Yang mereka tidak punya hanyalah kuasa untuk menentukan apakah lapak itu masih ada minggu depan.
Soekarno menyebut jalan keluarnya berdikari—berdiri di atas kaki sendiri. Kata itu sering direduksi jadi slogan politik luar negeri, padahal akarnya sama persis dengan yang diminta Diogenes kepada Alexander: bukan minta lebih banyak pemberian, melainkan minta ruang untuk tidak bergantung pada pemberian. Berdikari bukan otarki naif yang menolak dunia luar sama sekali, melainkan penolakan terhadap logika bahwa kesejahteraan harus selalu didahului oleh izin dari pihak yang lebih kuat.
Tan Malaka membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tajam lagi. Dalam pandangannya, kemerdekaan yang hanya politik—bendera berkibar, parlemen terbentuk, tapi sumber daya tetap dikuasai modal asing atau segelintir elite—adalah kemerdekaan yang dikhianati dari dalam. Ia menuntut apa yang disebutnya kemerdekaan seratus persen: kedaulatan politik yang tidak berarti apa-apa tanpa kedaulatan ekonomi yang menyertainya. Diterapkan ke Mimika hari ini, gagasan itu terasa hampir seperti diagnosis, bukan sekadar teori usang dari era revolusi. Otonomi Khusus bisa saja berjalan secara administratif—dana cair, program terlaksana, laporan tersusun rapi—namun jika keputusan tentang siapa yang boleh menambang, siapa yang boleh berjualan di titik mana, dan siapa yang menentukan definisi “penataan kota,” tetap berada di luar jangkauan masyarakat adat sendiri, maka yang berdiri hanyalah kemerdekaan seperempat, atau bahkan kurang.
Di sinilah Alexander, Diogenes, Marhaen, dan mama-mama pedagang bertemu di satu titik yang sama: pertanyaan tentang siapa yang berhak mendefinisikan nilai, siapa yang berhak menolak, dan siapa yang harus terus-menerus membuktikan bahwa penolakannya bukan pembangkangan, melainkan hak dasar untuk tetap berjemur di bawah mataharinya sendiri.
Pertanyaan yang Tidak Selesai
Saya tidak sedang mengatakan bahwa investasi dan pembangunan itu sendiri adalah kejahatan, atau bahwa kita harus kembali hidup seperti Diogenes di dalam tong. Yang ingin saya ajukan adalah pertanyaan yang lebih jujur: kemajuan macam apa yang layak kita kejar, jika ia mengharuskan sebagian orang menyerahkan kedaulatan atas tubuh, tanah, dan cara hidup mereka sebagai ongkosnya?
Alexander mati muda, tenggelam dalam demam di Babel, dengan imperium yang pecah berkeping-keping tak lama setelah kematiannya. Diogenes, menurut sebagian riwayat, hidup tenang sampai usia lanjut, tetap dalam kesederhanaannya, tidak pernah kehilangan apa yang sejak awal memang tidak pernah ia gantungkan pada orang lain. Ironi ini rasanya patut direnungkan setiap kali kita, di Mimika atau di mana pun di Papua, dihadapkan pada tawaran-tawaran besar yang datang membawa nama pembangunan.
Barangkali pertanyaan yang paling relevan bukan “berapa besar kompensasinya”, melainkan: siapa yang masih punya sinar mataharinya sendiri, dan siapa yang harus terus-menerus meminta orang lain minggir sedikit agar bisa tetap berjemur di tanahnya sendiri.(*)
