Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika bersama 10 MPP lainnya di Indonesia, Rabu (24/9/2025).
Peresmian dilakukan secara daring dan menjadikan Mimika sebagai kabupaten pertama di Provinsi Papua Tengah yang memiliki MPP.
Peresmian di Mimika turut dihadiri Bupati Johannes Rettob, Muspida, pimpinan OPD, serta Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Marselino Mameyau.
Rini menyebutkan 11 MPP yang diresmikan kali ini tersebar di Kabupaten Simalungun, Kuantan, Musi Banyuasin, Kota Cirebon, Kediri, Bondowoso, Kutai Timur, Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe, Maluku Barat Daya, dan Mimika.
Dengan demikian, total MPP di Indonesia kini mencapai 296 unit atau 58 persen dari total kabupaten/kota.
Dari 38 provinsi di Indonesia, lima provinsi sudah sepenuhnya memiliki MPP di seluruh daerahnya, yaitu Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Daerah Khusus Jakarta.
“MPP bukan sekadar ruang fisik, tetapi ekosistem pelayanan yang dirancang untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat. Kehadiran MPP diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Rini.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menegaskan reformasi pelayanan publik tidak bisa lagi ditunda.
“Pelayanan harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar prosedur. MPP adalah strategi unggulan untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui konsep sederhana namun berdampak besar,” katanya.
Ikuti kami di sosial media lainnya
Instagram: https://www.instagram.com/kawan_juang.or.id?igsh=MW8xNWJna2hldmxraw==
Tiktok: https://www.tiktok.com/@kawanjuang.or.id?_t=ZS-8yCxm42unWk&_r=1
