Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Komisi I DPRK Mimika melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Distrik Iwaka pada Senin (21/7/2025). Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Alfian Akbar Balyanan, SH, didampingi Wakil Ketua Daud Bunga, SH, Sekretaris Anton Pali, SH, serta anggota Iwan Anwar, SH, MH, Ester Rika Komber, dan Anton Alom. Rombongan diterima oleh Kepala Distrik Iwaka, Linus Dolame, SE, bersama para kepala kampung dan perangkat distrik.
Ketua Komisi I, Alfian Akbar Balyanan menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan meninjau langsung pelaksanaan program di Distrik Iwaka, termasuk mendengar langsung berbagai kendala yang dihadapi masyarakat.
“Kunker ini penting agar kami tidak hanya duduk di kantor, tetapi melihat kondisi di lapangan. Kehadiran kami di sini untuk mendorong usulan-usulan dari distrik dan kampung agar dapat diperjuangkan di Badan Anggaran DPRK dan ditindaklanjuti pemerintah daerah,” ujar Alfian.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Distrik Iwaka Linus Dolame, SE menjelaskan pentingnya peran Iwaka sebagai wilayah strategis bagi Kabupaten Mimika. Menurutnya, sebagian besar material pembangunan seperti batu, pasir, dan timbunan berasal dari Iwaka. Selain itu, kawasan ini juga menjadi pusat perkebunan sayur mayur dan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
“Batu, pasir, timbunan, semua diambil dari Iwaka. Begitu juga dengan perkebunan sayur mayur, dan TPA sampah juga ada di sini,” terang Linus.
Linus juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat, di antaranya pembangunan rumah layak huni untuk warga di tujuh kampung, perbaikan infrastruktur jalan, pelebaran akses menuju TPA, perbaikan jalan SP 9 yang sudah rusak, perbaikan jembatan depan klinik, serta normalisasi sungai untuk mencegah banjir.
Ia menambahkan, anggaran yang dikelola Distrik Iwaka dalam tiga tahun terakhir berjumlah Rp27 miliar. Pada 2023 dan 2024, distrik mengelola anggaran masing-masing sebesar Rp9 miliar, sedangkan pada 2025 anggaran turun menjadi Rp8 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I, Daud Bunga, SH, menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah distrik dengan DPRK agar berbagai usulan dapat masuk ke pembahasan anggaran.
“Banyak usulan yang tidak terakomodasi karena kurangnya koordinasi. Kepala Distrik harus intens berkomunikasi dengan Komisi I sebagai mitra kerja agar program yang diajukan dapat diperjuangkan di banggar DPRK,” tegas Daud.
Ia juga menekankan bahwa Distrik Iwaka memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, mengingat statusnya sebagai kawasan strategis penopang pembangunan di Mimika.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I, Anton Pali, SH, menyoroti persoalan tapal batas antar kampung serta perlunya dukungan untuk pemekaran kampung. Ia juga mendorong adanya kantor Polsek dan Koramil untuk mendukung keamanan.
“Masalah tapal batas harus diselesaikan dengan baik. Warga yang rumahnya tidak layak harus didata dan diusulkan untuk mendapat bantuan. Selain itu, pelayanan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” kata Anton.
Setelah pertemuan, rombongan Komisi I DPRK Mimika juga meninjau langsung kondisi sungai di Distrik Iwaka yang kerap mengalami penyempitan dan banjir, sebagai langkah awal mendorong penanganan lebih lanjut.
ikuti kami di sosial media lainnya
Instagram : https://www.instagram.com/kawan_juang.or.id?igsh=MW8xNWJna2hldmxraw==
Tiktok : https://www.tiktok.com/@kawanjuang.or.id?_t=ZS-8yCxm42unWk&_r=1
Facebook : https://www.facebook.com/share/16cGyMeFRu/
