Timika, 28 Agustus 2025 – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan tahap II tahun 2025 ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika. Rombongan dipimpin Ketua Komisi I Alfian Akbar Balyanan, didampingi Wakil Ketua Daud Bunga, Sekretaris Anthon Pali, serta anggota Anton Alom.
Kehadiran Komisi I disambut langsung oleh Kepala Lapas Timika, Mansur Yunus Gafur, bersama jajaran pejabat lapas. Mansur mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap tugas Lapas dalam pembinaan warga binaan.
“Bagi kami, kunjungan ini sangat luar biasa karena komisi I bisa melihat langsung bagaimana kami melayani warga binaan,” ujar Mansur.
Ia melaporkan, saat ini Lapas Timika menampung 349 warga binaan, dengan 60 persen kasus narkotika, disusul kasus perlindungan perempuan dan anak (PPA), serta tindak pidana umum seperti pencurian. Mansur juga menyoroti persoalan internal, salah satunya kedisiplinan pegawai, meski dalam empat bulan terakhir situasi mulai terkendali.
Terkait program, Mansur menyebut pihaknya tengah mengajukan pembangunan klinik dan pengadaan kendaraan operasional. Untuk klinik, pihaknya telah mendapat asistensi dari Kementerian Hukum dan HAM dan mengajukan dukungan ke Dinas Kesehatan Mimika.
Ketua Komisi I Alfian Akbar menegaskan, kunjungan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dengan pihak lapas terkait pola pembinaan.
“Sebagai mitra, kami ingin memastikan pembinaan warga binaan berjalan lebih baik. Komisi I siap mendukung program strategis lapas, khususnya pembangunan klinik dan pengembangan minat serta bakat warga binaan,” ungkap Alfian.
Ia menambahkan, pembinaan perlu diarahkan pada pengembangan kreativitas, seperti menggambar, menulis, hingga karya seni lain yang bermanfaat saat warga binaan kembali ke masyarakat. Untuk itu, ia mendorong keterlibatan dinas terkait dalam memberikan pelatihan dan pembinaan intensif.
Wakil Ketua Komisi I Daud Bunga menyampaikan apresiasi atas kreativitas warga binaan yang telah menghasilkan karya bernilai jual. Ia menekankan pentingnya pelatihan keterampilan sebagai bekal setelah bebas.
Sementara itu, anggota Komisi I Anton Alom menyoroti aspek pencegahan. Ia menilai meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada tingginya angka kriminalitas, sehingga diperlukan kewaspadaan serta koordinasi lintas sektor guna mencegah gangguan keamanan di lapas.
Selain pembinaan, Komisi I juga mendorong adanya rehabilitasi sarana dan prasarana lapas, termasuk perbaikan pagar serta fasilitas pendukung lainnya.
Litbang :Kawanjuang.or.id
ikuti kami di sosial media lainnya
Instagram : https://www.instagram.com/kawan_juang.or.id?igsh=MW8xNWJna2hldmxraw==
Tiktok : https://www.tiktok.com/@kawanjuang.or.id?_t=ZS-8yCxm42unWk&_r=1
Facebook : https://www.facebook.com/share/16cGyMeFRu/
