Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, pada Senin (21/7/2025). Kunjungan ini fokus membahas berbagai persoalan mendesak, salah satunya normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.
Kegiatan kunker dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, didampingi Wakil Ketua Daud Bunga, Sekretaris Anthon Pali, serta anggota Anton Alom, Iwan Anwar, Ester Komber, dan Agustinus W. Murip.
Setelah melakukan rapat koordinasi di kantor Distrik, rombongan dewan bersama Kepala Distrik Iwaka dan para kepala kampung turun langsung meninjau kondisi DAS di Kampung Limau Asri Timur.
Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, mengungkapkan bahwa peninjauan ini menemukan saluran air yang tersumbat oleh material sisa pekerjaan jembatan, sehingga berpotensi memperparah banjir di musim hujan.
“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, kami akan mendorong pemerintah untuk segera melakukan normalisasi sungai. Tujuannya agar banjir tidak terus berulang, mengingat daerah ini memang rawan tergenang air,” ujar Alfian.
Sementara itu, Kepala Distrik Iwaka, Linus Dolame, menegaskan bahwa Distrik Iwaka memiliki peran strategis bagi pembangunan di Mimika. Selain menjadi sumber material tambang galian C, wilayah ini juga menghasilkan bahan pangan dari sektor perkebunan dan pertanian. Namun, Linus juga menyoroti keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memerlukan perhatian serius.
“Wilayah Distrik Iwaka ini sangat vital. Material pembangunan diambil dari sini, sampah pun dibuang ke sini. Jadi memang perlu penanganan khusus,” kata Linus.
Ia menambahkan, sejumlah kebutuhan mendesak seperti pembangunan rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP), pembangunan kantor distrik yang representatif, serta kantor Polsek dan Koramil juga perlu segera direalisasikan guna meningkatkan keamanan dan pelayanan publik.
Linus membeberkan, anggaran Distrik Iwaka tahun ini turun menjadi sekitar Rp8 miliar dari sebelumnya Rp9 miliar per tahun, dengan total pengelolaan anggaran selama tiga tahun terakhir mencapai Rp27 miliar.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRK Mimika, Daud Bunga, menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pihak distrik dengan DPRK agar permasalahan yang sudah bertahun-tahun ini dapat ditindaklanjuti.
“Banyak aspirasi ini sebenarnya sudah diusulkan sejak lama, tetapi pelaksanaannya terhambat. Kami minta pihak distrik lebih aktif berkoordinasi dengan DPRK supaya bisa kami dorong dalam pembahasan anggaran,” ujar Daud.
Anggota Komisi I, Anthon Pali, juga menyoroti kondisi pemukiman di Distrik Iwaka yang tidak layak huni dan rawan banjir. Ia meminta data warga yang membutuhkan rumah layak huni segera dilengkapi agar bisa diperjuangkan ke pemerintah.
“Data warganya harus rapi, supaya bisa diajukan pembangunannya,” tegas Anthon.
Selain itu, Anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat, Ester Komber, menambahkan bahwa persoalan banjir juga disebabkan oleh penebangan pohon ilegal di sekitar aliran sungai.
“Penebangan liar ini harus ditertibkan karena memperparah banjir,” kata Ester.
Menutup kunjungan kerja tersebut, Ketua Komisi I DPRK Mimika memastikan seluruh masukan dan temuan di lapangan akan dibawa ke pembahasan perubahan anggaran maupun APBD induk tahun 2026.
“Apa yang menjadi prioritas akan kami perjuangkan dan sampaikan ke pemerintah daerah agar segera ditindaklanjuti,” pungkas Alfian.
ikuti kami di sosial media lainnya
Instagram : https://www.instagram.com/kawan_juang.or.id?igsh=MW8xNWJna2hldmxraw==
Tiktok : https://www.tiktok.com/@kawanjuang.or.id?_t=ZS-8yCxm42unWk&_r=1
Facebook : https://www.facebook.com/share/16cGyMeFRu/
