Komisi I DPRK Mimika menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) guna mendengarkan pemaparan hasil kajian rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah administratif Kabupaten Mimika. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Grand Tembaga pada Kamis (24/7/2025).
Hadir dalam agenda tersebut Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Ananias Faot, unsur Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), serta Tim Pemekaran DOB. Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, didampingi jajaran Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi I.
Dalam sambutannya, Alfian Akbar menjelaskan bahwa Kunker ini difokuskan pada sinkronisasi kajian pemekaran di tingkat kampung, kelurahan, distrik, hingga rencana pembentukan kabupaten/kota baru. Ia menekankan pentingnya aspirasi masyarakat sebagai dasar pemekaran.
Sementara itu, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menegaskan bahwa pemekaran wilayah menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan pelayanan publik, asalkan didukung persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. “Pemekaran jangan sampai memicu konflik di masyarakat. SDM harus siap agar tujuan utamanya, yaitu mendekatkan pelayanan, benar-benar tercapai,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi I, Daud Bunga, turut menyoroti lambannya progres tim teknis pemekaran meski sudah menelan anggaran tidak sedikit. Ia berharap diskusi ini menghasilkan solusi konkret. “Jangan sampai hanya jadi wacana tanpa hasil nyata,” ujarnya.
Senada, Anton Alom, anggota Komisi I, mengungkapkan optimismenya setelah melihat soliditas kerja antara Bappeda dan tim teknis. Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci agar Mimika Timur tidak kehilangan peluang menjadi DOB baru. “Kalau kita lengah, status kota madya bisa jatuh ke daerah lain. Ini momen kita untuk serius,” tandasnya.
Sekretaris Komisi I, Anton Pali, menekankan pentingnya integrasi hasil kajian antarinstansi agar tak terjebak ego sektoral. Ia mengingatkan pengalaman kegagalan Mimika menjadi ibu kota provinsi di masa lalu akibat lemahnya koordinasi lintas lembaga.
Sementara itu, Iwan Anwar mengingatkan perlunya penentuan lokasi ibu kota DOB yang strategis dan mudah diakses. Menurutnya, aspek geografis dan transportasi harus menjadi pertimbangan utama. “Jangan sampai pemilihan lokasi justru mempersulit masyarakat,” katanya.
Ester Rika Komber juga mendorong agar kajian pemekaran mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dan keistimewaan yang relevan.
Dari Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur menyoroti pentingnya ketertiban administrasi kampung dalam rencana pemekaran. Ia menegaskan bahwa DOB tidak boleh dijadikan celah untuk mengejar Dana Desa semata.
Yulius Katagame, Koordinator Tim Pemekaran Mimika Timur, mengajak seluruh pihak bersatu mendukung percepatan pembentukan Mimika Timur dan Mimika Barat. “Kalau semua elemen sejalan, DOB ini bukan lagi mimpi,” ungkapnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan, Ananias Faot, juga menyoroti perlunya peran aktif Gubernur Papua Tengah untuk memfasilitasi sinkronisasi tapal batas antarwilayah. Ia berkomitmen merevisi SK Tim Tapal Batas yang dianggap tidak relevan lagi. “Batas wilayah bukan hanya peta. Ini menyangkut identitas masyarakat yang harus dijaga,” tuturnya.
Menutup pertemuan, Alfian Akbar menegaskan bahwa Komisi I DPRK Mimika akan terus mendorong pemerintah pusat memberikan afirmasi khusus, agar rencana pemekaran dapat segera terwujud dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran Komisi I DPRK Mimika: Alfian Akbar Balyanan, Daud Bunga, Anton Pali, Esterika Komber, Anton Alom, Agustinus Murib, Frederikus Kemaku, serta Ketua Komisi III Herman Gafur.
ikuti kami di sosial media lainnya
Instagram : https://www.instagram.com/kawan_juang.or.id?igsh=MW8xNWJna2hldmxraw==
Tiktok : https://www.tiktok.com/@kawanjuang.or.id?_t=ZS-8yCxm42unWk&_r=1
Facebook : https://www.facebook.com/share/16cGyMeFRu/
