Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan daerah, khususnya melalui laporan apabila terdapat program yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) maupun perencanaan pemerintah.
Menurut Alfian, laporan masyarakat merupakan bentuk kontrol publik yang penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan sangat penting. Laporan yang disampaikan menjadi bentuk pengawasan langsung agar setiap program pemerintah berjalan sesuai perencanaan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/6/2026).
Ia mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperkuat sistem pengawasan internal melalui standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sebelum suatu persoalan masuk ke ranah Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurutnya, pengawasan sejak awal sangat diperlukan agar setiap program dan kegiatan, terutama yang dikelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dapat berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
“Pengawasan internal harus diperkuat. Jangan sampai persoalan baru diketahui setelah menjadi temuan atau masuk ke proses hukum,” katanya.
Alfian juga menegaskan bahwa apabila suatu laporan masyarakat telah masuk dalam ranah hukum, maka aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memastikan fakta dan bukti yang ada.
“Jika laporan masyarakat sudah masuk ke ranah hukum, maka kejaksaan juga harus melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan fakta hukum. Bila terbukti ada pelanggaran, penetapan tersangka harus segera dilakukan. Namun jika tidak ada masalah, proses dihentikan dengan SP3 agar pejabat tidak terus tersandera persoalan lama,” jelasnya.
Selain itu, ia meminta BPK agar lebih maksimal dalam melakukan pemeriksaan, termasuk melalui uji sampel kegiatan secara menyeluruh dan sesuai kondisi di lapangan.
Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan, tetapi juga melalui pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“BPK bersama Inspektorat harus melihat kondisi secara holistik. Potensi kerugian negara harus diuji berdasarkan fakta di lapangan, bukan hanya menunggu adanya laporan,” ungkap Alfian.
Ia menambahkan, DPRK Mimika mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat sepanjang dilakukan berdasarkan aturan dan bukti yang jelas.
“Pada prinsipnya kami mendukung langkah aparat penegak hukum dalam mengungkap persoalan yang menjadi laporan masyarakat demi menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan di Mimika,” pungkasnya.
