Komisi I DPRK Mimika mengunjungi bagian Tata Pemerintahan (TAPEM) Sekretariat Daerah Mimika di kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Rabu (7/5/2025).
Pada kesempatan tersebut komisi I dan Tapem membahas hal yang selama ini masih menjadi polemik antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten tetangga terkait Tapal Batas.
“Kita Komisi I melakukan kunjungan di Tata Pemerintahan (TAPEM) ada beberapa hal, tapi ada satu hal yang sekiranya krusial, kemudian menjadi konsen Komisi I kedepannya yaitu Tapal Batas, ada dua kabupaten yang tapal batasnya belum clear, yaitu kabupaten Dogiyai dan kabupaten Deiyai, Oleh karena itu kita akan melakukan kajian kajian dan langkah langkah yang kita ambil bersama sama dengan pemda untuk menclearkan Terkait tapal batas ini” kata Ketua Komisi I DPRK Mimika Alfian Akbar Balyanan, SH.
Ketua Komisi I Alfian Akbar Balyanan mengatakan seperti yang disampaikan oleh Kabag TAPEM bahwa ada peta konflik yang dikeluarkan oleh kemendagri yang mencaplok wilayah administrasi Kabupaten Mimika, Oleh karena itu peta konflik ini perlu kita tinjau kembali dan juga kita luruskan kembali tapal batas atau wilayah administrasi berdasarkan UU terkait dengan pemekaran Kabupaten Mimika.
Selain tapal batas, Teman teman juga mendorong kiranya pemekaran wilayah kampung maupun distrik untuk pemekaran kampung itu merupakan domain dari DPMK sehingga nanti DPMK yang melakukan kajian. Sementara Terkait dengan pemekaran kelurahan distrik tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kabag merupakan domain dari TAPEM, sehingga TAPEM akan melakukan kajian kajian untuk pemekaran di wilayah Distrik dan Kelurahan.
Selain itu, TAPEM juga menyampaikan bahwa berdasarkan arahan dari Bupati agar dilakukan kajian pemekaran dua kabupaten, Yakni Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat dan satu Kota Madya dan itu TAPEM akan datang berkonsultasi dengan DPR untuk meminta dukungan dalam rangka sesuai arahn bupati.
Sumber : https://www.instagram.com/p/DJZdgSySmei/?igsh=MWUwdHJmYjJhMWUxMQ==
