oleh Laurens Minipko
Timika, 02-08-2026. Kamis malam, 30 Juli 2026, di Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika, delapan fraksi berdiri satu demi satu dan mengucapkan kata yang sama: terima. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 disetujui bulat, begitu pula Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Setelah rentetan sorotan tajam sehari sebelumnya – soal distrik yang trauma karena layanan dasar nyaris tak ada, soal 21 temuan BPK yang menyertai opini Wajar Tanpa Pengecualian kesebelas kalinya, soal kemitraan dengan PT Freeport Indonesia yang belum berpihak pada ekonomi lokal – kebulatan suara ini bisa terdengar seperti anti-klimaks. Seolah kritik berhenti begitu palu diketuk.
Tapi delapan puluh tahun sebelum malam itu, seorang buronan republik yang menulis di persembunyiannya sudah mengajarkan cara membaca peristiwa semacam ini agar tidak berhenti pada permukaan. Pada 1943, dalam pelarian, Tan Malaka menulis Madilog – magnum opus filosofisnya yang membongkar cara berpikir mistis dan tidak historis yang menurutnya masih membelenggu bangsa Indonesia. Tiga pilar metodenya – Materialisme, Dialektika, Logika – dirancang untuk memisahkan klaim dari kenyataan, kata dari perbuatan, retorika dari struktur. Delapan dekade kemudian, kerangka itu ternyata masih tajam untuk membaca dokumen yang jauh lebih kecil skalanya, tapi mengandung persoalan yang sama persis: LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025, dan puluhan rekomendasi yang menyertai penerimaannya.
Materialisme: ukur dari perut yang kenyang, bukan dari kata “tercapai”
Inti Materialisme dalam Madilog sederhana namun radikal: kebenaran harus diukur terhadap kenyataan konkret, bukan terhadap kata yang menyebutnya. Orang lapar tidak menjadi kenyang karena disebut merdeka. Prinsip ini bisa langsung ditempelkan pada LKPJ Mimika 2025, yang mengklaim Standar Pelayanan Minimal pendidikan melampaui target dan kepuasan layanan kesehatan tinggi. Tapi menurut sorotan Fraksi PDI Perjuangan, di Distrik Alama pelayanan pendidikan dan kesehatan begitu minim sampai menimbulkan trauma di kalangan warganya – kontradiksi telanjang antara kata “tercapai” dalam laporan dan kenyataan di lapangan. RSUD Mimika, menurut fraksi yang sama, masih lebih sibuk mengurus administrasi ketimbang kemanusiaan. Jalan Cenderawasih tetap berlubang parah sepanjang 2025, meski Mimika mengelola anggaran lebih dari Rp 6 triliun.
Yang membuat lensa Materialis ini makin relevan adalah bahwa persoalan itu tidak berhenti di tahun anggaran yang dilaporkan. Data per 20 Juli 2026 yang dibacakan dalam forum paripurna menunjukkan serapan APBD 2026 baru 27,4 persen, dengan realisasi fisik sekitar 35 persen – gap yang bisa dibaca dua arah: pekerjaan di lapangan sudah jalan tapi pencairan ke kontraktor tertinggal, atau sebagian proyek dicatat “berjalan” secara administratif meski progres riilnya belum sepadan. Yang lebih runcing lagi, penyerapan Dana Otonomi Khusus tahap pertama baru mencapai 25,7 persen, jauh dari ambang 50 persen yang menjadi syarat pencairan tahap kedua. Bagi Tan Malaka, angka semacam ini bukan hanyar statistik administratif – ia adalah ukuran paling jujur tentang apakah kemerdekaan fiskal Papua benar-benar sampai ke kampung, atau berhenti di neraca.
Dialektika: pertentangan yang coba diselesaikan lewat produk hukum, bukan kompromi kata
Dialektika dalam Madilog adalah metode memahami pertentangan yang terus bergerak dalam masyarakat – bukan sesuatu yang dihindari lewat kompromi administratif, melainkan dihadapi secara jujur. Tan Malaka melihat pertentangan pokok pada masanya: rakyat melawan elite baru, dan kemerdekaan politik yang rapuh selama struktur kepemilikan tanah, pabrik, dan modal tidak ikut berubah. Ia menulis tajam bahwa pergantian tuan asing menjadi tuan pribumi tidak akan mengubah nasib rakyat jelata jika struktur kepemilikan alat produksi tetap sama.
Kalimat itu seolah ditulis untuk Mimika hari ini. Ketika Fraksi PDI Perjuangan menyoroti bahwa kemitraan Pemkab dengan PT Freeport Indonesia belum memberi dampak maksimal bagi ekonomi masyarakat lokal, itu dialektika yang sama: penguasaan sumber daya boleh jadi sudah berpindah tangan secara politik dan hukum, tapi struktur kepemilikan dan distribusi manfaatnya belum tentu ikut berubah bagi Amungme dan Kamoro – dua suku yang tanah adatnya justru menjadi lokasi tambang itu sendiri.
Yang menarik dari forum paripurna adalah bahwa pertentangan ini, untuk pertama kalinya, coba dijawab bukan lagi dengan imbauan, melainkan dengan usulan produk hukum yang mengikat: Peraturan Daerah Ketenagakerjaan yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja OAP ber-KTP Mimika di Freeport dan kontraktornya. Fraksi yang sama juga mendesak pembatasan sementara masuknya ayam pedaging dari luar Mimika, disertai pembangunan rumah potong unggas dan cold storage — usulan konkret rantai pasok pangan lokal yang bisa menahan uang beredar di Mimika, alih-alih terus mengalir keluar. Fraksi Gerindra memperkuat arah yang sama lewat skema kemitraan usaha pangan lokal. Dalam bahasa Madilog, ini adalah upaya sintesis atas tesis-antitesis yang sudah lama dibiarkan mengambang – tapi sintesis di atas kertas belum tentu sintesis di kenyataan, sampai perda-perda ini benar-benar lahir dan ditegakkan.
Pertentangan kedua yang relevan adalah antara rakyat dan aparat birokrasi. Tan Malaka mengkritik ambtenaar kolonial yang dialihfungsikan menjadi pegawai republik, menikmati gaji tetap sementara rakyat berjuang untuk makan. Analognya di Mimika bukan tuduhan personal terhadap ASN, melainkan pertanyaan struktural: ketika ditemukan kelebihan pembayaran gaji untuk ASN pensiunan dan yang telah meninggal senilai lebih dari Rp 865 juta – dan forum paripurna menambah daftar itu dengan temuan baru soal pengelolaan keuangan BLUD RSUD Mimika, kelebihan pembayaran proyek di sembilan OPD, serta ketidaktepatan klasifikasi anggaran BOS di Dinas Pendidikan – pertentangan yang tersingkap bukan cuma kelalaian administratif. Ini pertanyaan tentang siapa yang lebih dulu dan lebih mudah menikmati aliran APBD, dibanding warga distrik yang bertahun-tahun menunggu jalan yang layak.
Logika: konsistensi yang sering dikorbankan demi kata yang enak didengar
Pilar ketiga Madilog menuntut definisi yang ketat dan konsisten. Tan Malaka menegaskan bahwa jika “merdeka” didefinisikan sebagai kebebasan penuh dari dominasi asing dan keadilan sosial, maka kemerdekaan yang hanya mencakup kebebasan politik formal tidak layak disebut merdeka – karena itu ia menambahkan angka “100%”, sebagai penegasan bahwa kemerdekaan tidak boleh berhenti pada satu bidang saja sementara bidang lain diabaikan.
Cara berpikir ini mengungkap sejumlah inkonsistensi logis dalam LKPJ Mimika 2025. Pertama, opini Wajar Tanpa Pengecualian sering dipahami publik sebagai jaminan tata kelola keuangan yang bersih – padahal secara logis, WTP hanya menyatakan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi, bukan pernyataan bahwa tidak ada kebocoran administratif. Munculnya 21 temuan BPK bersamaan dengan opini WTP kesebelas kalinya bukan kontradiksi teknis, tapi kebingungan publik dalam menyamakan dua hal yang secara logis berbeda – persis yang ingin dibongkar Madilog: definisi yang longgar menyembunyikan kesenjangan antara klaim dan kenyataan.
Kedua, ada inkonsistensi yang lebih mencolok: pemerintah daerah melaporkan realisasi APBD 2025 sebesar 82,14 persen, sementara Fraksi PDI Perjuangan menyebut angka 75,73 persen untuk data yang sama. Selama basis perhitungan yang berbeda ini tidak diklarifikasi secara terbuka, publik dipaksa memilih angka mana yang dipercaya tanpa alat untuk memverifikasinya sendiri — situasi yang persis ingin dibongkar Tan Malaka lewat tuntutannya akan logika yang konsisten dan definisi yang tidak kabur. Bahkan alasan keterlambatan serapan pun mulai kehilangan kekuatan logisnya: pergantian pejabat dan kendala teknis internal OPD yang dijadikan penjelasan resmi adalah alasan yang sama yang berulang dari tahun ke tahun, sehingga sulit lagi diterima sebagai kendala insidental.
Kontrak politik, bukan pembebasan bersyarat
Penerimaan bulat LKPJ pada malam 30 Juli itu sebaiknya tidak dibaca sebagai tanda bahwa kritik-kritik ini sudah selesai dan terjawab. Ia lebih tepat dibaca sebagai kontrak politik kolektif: delapan fraksi plus Kelompok Khusus memberi persetujuan formal atas pertanggungjawaban tahun lalu, dengan imbalan puluhan syarat dari delapan sudut pandang berbeda yang harus ditagih tahun berikutnya – mulai dari audit total pemetaan tenaga medis oleh Fraksi Eme Neme Yauware, tenggat 60 hari penyelesaian temuan BPK dari Fraksi Rakyat Bersatu, alokasi SiLPA untuk Sekolah Menengah Kejuruan di tiap distrik dari DPRK Kelompok Khusus, hingga desakan agar Pemkab segera menetapkan Sekretaris Daerah definitif dari kalangan OAP.
Memaknai LKPJ Mimika 2025 dengan tiga alat analisis Madilog sesungguhnya menceritakan satu hal yang sama dari tiga arah: secara materialis, klaim keberhasilan belum berbanding lurus dengan kenyataan di distrik-distrik yang disorot; secara dialektis, pertentangan antara rakyat dan struktur ekonomi-birokrasi yang menguntungkan segelintir pihak belum benar-benar terurai, baik dalam relasi dengan modal tambang maupun dalam pengelolaan APBD itu sendiri; dan secara logis, definisi-definisi kunci seperti “akuntabel”, “terserap”, dan “tercapai” masih dipakai secara longgar sehingga mudah menyembunyikan kesenjangan antara laporan dan realitas.
Puluhan rekomendasi yang akhirnya diterima DPRK adalah kesempatan untuk mulai menutup kesenjangan itu – tapi hanya jika dikawal dengan metode yang sama ketatnya dengan yang dituntut Tan Malaka delapan dekade lalu: ukur dari kenyataan material tahun depan, bukan dari kata-kata dalam laporan berikutnya. Ukuran sesungguhnya bukan terletak pada seberapa kompak delapan fraksi mengucapkan kata “terima” malam itu, melainkan pada apakah, satu tahun dari sekarang, ayam pedaging lokal benar-benar terlindungi, SPAM di pegunungan benar-benar mengalir, Sekda definitif dari OAP benar-benar ditetapkan, dan Distrik Alama tidak lagi disebut zona merah dalam LKPJ berikutnya. (*)
