Di tengah dinamika yang terjadi di wilayah Kapiraya, Komisi I DPRK Mimika berkomitmen mendorong penyelesaian secara damai yang mengedepankan dialog, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hak adat. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Penanganan Konflik Sosial Kapiraya Provinsi Papua Tengah 2026 di Ballroom Grand Hotel Tembaga Timika, Rabu (25/02).
Selain DPRK Mimika, rapat tersebut juga melibatkan unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai, pimpinan DPRD dari masing-masing kabupaten, aparat keamanan, serta tim harmonisasi Kapiraya di tingkat provinsi dan kabupaten. Kolaborasi lintas wilayah ini dinilai sebagai pendekatan konstruktif dalam menyelesaikan persoalan yang bersinggungan dengan aspek administratif maupun hak ulayat.
Alfian mengatakan, forum ini diwujudkan sebagai langkah strategis dalam mempercepat penyelesaian konflik sosial Kapiraya secara terstruktur, bermartabat, dan berpihak pada masyarakat.
“Kami di Komisi I DPRK Mimika memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian konflik sosial Kapiraya yang harus mengedepankan dialog, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan langkah agar tidak ada lagi kesalahpahaman di lapangan,” ujar Alfian.
Menurutnya, konflik sosial tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan berdampak terhadap stabilitas daerah dan kesejahteraan masyarakat. Alfian menegaskan akan mengawal proses harmonisasi agar keputusan yang dihasilkan benar-benar implementatif dan dapat diterima semua pihak.
“Kami mendorong agar setiap tahapan penyelesaian tetap mengedepankan musyawarah, menghormati nilai-nilai kearifan lokal, serta melibatkan tokoh adat dan masyarakat secara aktif. Dengan begitu, solusi yang dihasilkan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga kuat secara sosial,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Alfian berharap, pertemuan ini dapat melahirkan keputusan strategis yang mampu meredam potensi konflik serta memperkuat persatuan masyarakat di wilayah Kapiraya dan sekitarnya.
“Dukungan legislatif ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga stabilitas, menciptakan rasa aman, serta memastikan pembangunan di Papua Tengah berjalan berkelanjutan dan inklusif,” pungkasnya. (RF)
