Bupati Mimika, Johannes Rettob, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPR Kabupaten Mimika. Penyampaian ini berlangsung dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II, Rabu (2/7/2025), di Ruang Sidang DPRK Mimika.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, Wakil Ketua II Karel Gwijangge, dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Turut hadir 32 anggota DPRK, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta pengurus partai politik.
Ketua DPRK Mimika dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemkab Mimika telah menyerahkan dokumen Ranperda APBD 2024 lengkap dengan hasil audit dari BPK RI Perwakilan Papua Tengah. Dalam laporan tersebut, Pemkab Mimika kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) — sebuah penilaian tertinggi dalam audit keuangan pemerintah.
“Opini WTP ini membuktikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta menunjukkan tata kelola yang baik,” kata Primus.
Ia juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPRK terhadap pelaksanaan APBD, serta peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam memastikan seluruh proses anggaran berjalan sesuai ketentuan hukum.
Kinerja Keuangan Pemkab Mimika 2024:
Pendapatan Daerah: Dianggarkan Rp 6,12 triliun, realisasi Rp 5,88 triliun (96,14%).
Belanja Daerah: Dianggarkan Rp 7,32 triliun, realisasi Rp 6,42 triliun (87,73%).
Defisit Anggaran: Rp 542,19 miliar.
Pembiayaan Daerah:
Penerimaan dari SILPA 2023: Rp 1,2 triliun (100%).
Pengeluaran penyertaan modal: Rp 5 miliar dari alokasi Rp 5,7 miliar (87,72%).
Posisi Keuangan per 31 Desember 2024:
Aset: Rp 11,09 triliun
Kewajiban: Rp 50,97 miliar
Dalam laporannya, Bupati Rettob menekankan bahwa penyampaian LKPJ merupakan bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan dan harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Saya mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen bersama membangun Mimika tercinta — menuju Mimika yang cerdas, aman, damai, dan sejahtera,” pungkasnya.
