Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 baru mencapai 52 persen hingga awal November. Capaian tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie, S.ST.Par., meminta Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh OPD, khususnya yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
Menurut Adrian, berdasarkan penyampaian Bupati Mimika saat memimpin apel gabungan pada Senin (2/11/2026) kemarin di Pusat Pemerintahan (Pusem) SP3 bahwa realisasi APBD 2026 baru mencapai 52 persen. Sementara itu, tahun anggaran hanya menyisakan waktu sekitar dua bulan dan APBD Perubahan masih dalam proses evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Kita sudah masuk bulan November, artinya waktu kita tinggal sedikit. Kalau realisasi keuangan baru mencapai 52 persen, tentu kita perlu bertanya, apakah semua program yang sudah direncanakan tahun ini masih bisa diselesaikan? Apalagi APBD Perubahan juga belum berjalan. Ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya OPD teknis yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kegiatan,” ujar Adrian kepada timikabisnis.com, Selasa (3/11/2026)
Ia berharap penyampaian Bupati Mimika tersebut tidak hanya menjadi bahan perhatian, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh setiap pimpinan OPD melalui langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program.
Adrian memahami bahwa pelaksanaan anggaran memiliki sejumlah tahapan, mulai dari administrasi, pengadaan hingga proses teknis. Namun, menurutnya, berbagai kendala tersebut harus segera dicarikan solusi agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
“Kalau ada kendala, segera dicari jalan keluarnya. Jangan menunggu sampai akhir tahun baru semua sibuk mengejar pekerjaan,” tegasnya.
Ia menegaskan, APBD bukan sekadar persoalan besarnya anggaran maupun persentase penyerapan, melainkan instrumen pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
Karena itu, ia kembali menegasakn bahwa seluruh OPD harus memiliki tanggung jawab dan komitmen yang sama dalam menerjemahkan kebijakan kepala daerah menjadi program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Adrian juga menyoroti sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang hingga kini masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Di antaranya ketersediaan air bersih, pelayanan listrik di sejumlah kampung, serta perbaikan infrastruktur jalan.
“Kita lihat, seperti masyarakat di wilayah pesisir masih berharap adanya pelayanan air bersih yang layak. Begitu juga listrik, masih ada wilayah yang pelayanannya belum maksimal. Ini bukan persoalan baru. Sudah cukup lama masyarakat menunggu adanya penyelesaian,” ungkapnya.
Ia berharap OPD terkait tidak hanya menunggu penganggaran, tetapi juga membangun koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan agar persoalan pelayanan dasar tersebut dapat ditangani secara bertahap.
Selain wilayah pesisir, Adrian turut menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan di dalam Kota Timika, khususnya Jalan Pendidikan dan Jalan Bougenville yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
“Di dalam kota sendiri masih ada jalan yang kondisinya perlu diperbaiki. Kita bisa lihat di Jalan Pendidikan dan Jalan Bougenville. Ini jalan yang digunakan masyarakat setiap hari. Kita berharap dinas teknis bisa turun melihat kondisinya secara langsung dan melakukan penanganan sesuai kewenangan serta anggaran yang tersedia,” katanya.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut merupakan sebagian dari banyaknya kebutuhan pembangunan yang selama ini disampaikan masyarakat, mulai dari drainase, jalan lingkungan, air bersih, listrik hingga peningkatan pelayanan dasar di wilayah kota, pesisir dan pegunungan.
Terkait target realisasi anggaran sebesar 90 persen hingga akhir tahun sebagaimana disampaikan Bappeda Mimika, Adrian menilai target tersebut membutuhkan langkah percepatan yang jelas, terukur dan realistis dari setiap OPD.
“Kalau dari 52 persen kemudian ditargetkan mencapai 90 persen di akhir tahun, tentu membutuhkan kerja yang sangat serius. Kita berharap target itu bisa tercapai. Tetapi harus jelas bagaimana langkahnya. OPD mana yang realisasinya masih rendah, kegiatan apa yang belum berjalan, pekerjaan mana yang sebenarnya sudah selesai tetapi belum dibayarkan, dan mana yang masih memungkinkan diselesaikan sampai Desember,” jelasnya.
Meski demikian, Adrian mengingatkan agar percepatan penyerapan anggaran tidak mengorbankan kualitas pekerjaan maupun mengabaikan aturan yang berlaku.
Menurutnya, peningkatan persentase realisasi anggaran harus sejalan dengan penyelesaian pekerjaan fisik dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
“Jangan sampai karena mengejar penyerapan anggaran, pekerjaan akhirnya dilakukan terburu-buru. Kita tidak ingin hanya melihat angka realisasi meningkat, sementara kualitas pekerjaan dan manfaatnya bagi masyarakat justru tidak sesuai harapan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adrian mengingatkan agar keterlambatan pelaksanaan program tahun 2026 tidak kembali menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah pada tahun 2027.
Ia tidak ingin pemerintah daerah memasuki tahun anggaran baru dengan masih menanggung banyak pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya. Sebab, pada 2027 pemerintah juga akan menghadapi berbagai program dan kebutuhan pembangunan baru.
“Jangan sampai memasuki tahun 2027, pemerintah masih harus menyelesaikan terlalu banyak pekerjaan rumah dari tahun 2026. Sementara tahun depan sudah ada lagi program dan kebutuhan pembangunan yang baru. Kalau setiap tahun kita terus meninggalkan pekerjaan yang belum selesai, tentu masyarakat juga yang harus menunggu lebih lama untuk menikmati hasil pembangunan,” ujarnya.
Karena itu, kata dia,Fraksi PDI Perjuangan mendorong Bupati dan Wakil Bupati Mimika melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kinerja setiap OPD, terutama kegiatan prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Adrian menilai evaluasi tersebut harus dilakukan secara konkret dengan melihat perkembangan realisasi fisik dan keuangan setiap kegiatan, mengidentifikasi kendala, serta memastikan adanya langkah penyelesaian yang jelas.
“Jangan hanya menyampaikan persentase realisasi. Kita perlu mengetahui perkembangan fisik dan keuangan setiap kegiatan, apa kendalanya, dan bagaimana langkah penyelesaiannya. Kalau memang ada kegiatan yang tidak memungkinkan selesai tahun ini, harus dijelaskan secara terbuka dan ditangani sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, Adrian menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung arah pembangunan serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja perangkat daerah.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau tingginya persentase penyerapan, tetapi dari sejauh mana program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita semua tentu ingin pemerintahan ini berhasil. Karena keberhasilan pemerintah daerah berarti pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat Mimika. Tetapi untuk mencapai itu, dibutuhkan kerja bersama, keseriusan seluruh OPD, koordinasi yang baik, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan program yang sudah direncanakan,” tuturnya.
Ia berharap sisa waktu tahun anggaran 2026 dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih memungkinkan dituntaskan, dengan tetap memperhatikan kualitas dan ketentuan pelaksanaan anggaran.
“Bagi kami, APBD bukan hanya soal angka dan persentase penyerapan. Yang paling penting adalah hasilnya. Masyarakat tidak hanya ingin mendengar berapa triliun anggaran daerah, tetapi ingin melihat air bersih tersedia, listrik menyala, jalan yang rusak diperbaiki, dan pelayanan pemerintah semakin baik. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” tutup Adrian.
