Sebagai komitmen keterbukaan kepada masyarakat, Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, menyerahkan Laporan Kinerja Tahun 2024–2025 dalam kegiatan Jumpa Kawan, pada Sabtu (14/2). Penyerahan laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi masyarakat selama satu tahun terakhir.
Kegiatan Jumpa Kawan berlangsung dalam suasana hangat dan dialogis, dengan semangat kolaborasi masyarakat untuk terus mendorong pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan. Dalam keterangannya, Alfian menegaskan, laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas amanah yang diberikan rakyat.
“Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan secara terbuka apa saja yang telah dikerjakan. Laporan ini bukan sekadar dokumen, tetapi bentuk komitmen kami untuk bekerja secara transparan, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Alfian.
Laporan tersebut merangkum berbagai agenda kerja Komisi I DPRK Mimika, mulai dari fungsi legislasi, pengawasan, hingga penyerapan aspirasi masyarakat. Selama periode 2024–2025, Komisi I berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai kebutuhan warga.
Alfian menambahkan, forum Jumpa Kawan dipilih sebagai ruang penyampaian laporan karena kegiatan tersebut menghadirkan semangat partisipatif dan keterbukaan masyarakat.
“Kami ingin laporan ini tidak berhenti sebagai arsip, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama. Kritik dan masukan dari masyarakat sangat kami harapkan agar ke depan kinerja kami semakin baik dan berdampak langsung,” imbuh Alfian.
Menurutnya, transparansi adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan keterbukaan informasi, publik dapat menilai sekaligus mengawal jalannya kebijakan.
“Penyerahan laporan kinerja ini sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Harapannya, hal ini dapat membangun budaya pemerintahan yang lebih akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat Mimika,” pungkasnya.
